DPMPTSP Sijunjung

Penyusunan Buku SOP dan SPP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan ini di harapkan dapat menjadi acuan dan referensi dalam penerapan best practice pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Sijunjung, sekaligus menjadi media informasi kepada masyarakat terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan pada BLHPMPT Kabupaten Sijunjung. Untuk tercapainya tujuan dan sasaran penyusunan buku SOP dan SPP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan ini maka dalam penyusunannya di lakukan dengan memperhatikan Prinsip:

  1. Sederhana: yaitu Standar Pelayanan yang mudah di mengerti, mudah di ikuti, mudah dilaksanakan,mudah diukur,dengan prosedur dan biaya yang jelas dan transparan
  2. Konsistensi: Penyusunan buku Ini di lakukan dengan memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu,prosedur,persyaratan dan penetapan biaya pelayanan
  3. Partisipatif: Penyusunan di lakukan dengan melibatkan masyarakat dan pihak/instansi teknis terkait untuk membahas bersama dalam rangka mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau kesepakatan
  4. Akuntabel: Hal-hal yang diatur dalam Buku SOP dan SPP penyelenggaraan perizinan pelayanan perizinan ini dapat dilaksanakan dan di pertanggung jawabkan secara konsisten oleh semua pihak yang berkepentingan
  5. Berkesinambungan: buku panduan penyelenggaraan pelayanan perizinan, pelayanan perizinan dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
  6. Transparansi: dapat di akses dan di ketahui dengan mudah oleh seluruh masyarakat
  7. Keadilan: menjamin bahwa pelayanan yang di berikan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa membedakan status ekonomi,jarak,geografis, kapabilitas dan lain sebagainya.

Tujuan dan sasaran penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP Kabupaten Sijunjung dapat diuraikan sebagai Berikut

  1. Menciptakan Pelayanan Perizinan yang berkualitas,efektif efisien,cepat,mudah,transparant dan pasti
  2. Memberikan Akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik
  3. Adanya kepastian hukum,kejelasan prosedur pelayanan (dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya
  4. Memangkas waktu dan alur birokrasi proses pengurusan
  5. Mengintegrasikan beberapa jenis perizinan dengan mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan
  6. Pembebasan Biaya Perizinan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku
  7. Pemberian hak dan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan