skip to Main Content
0754 20745 dpmptspsjj@gmail.com

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Sijunjung dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maupun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung diantaranya sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
  11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
  12. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ondonnantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450
  13. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat  Jasa Konstruksi
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaraan Swasta
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaraan
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  11. Perturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
  1. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka
  2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu PintuBidang Penanaman Modal
  3. Peraturan Presiden Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perbaikan Iklim Investasi
  4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal
  1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala BKPM Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang UKL/UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
  6. Peraturan Menteri lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha atau Kegiatan Yang telah memiliki Izin Usaha dan Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Perkotaan
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Izin Gangguan di Daerah
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
  10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 tentang penerbitan SIUP
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin mendirikan bangunan
  13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-Dag/Per/3/2006 tentang ketentuan dan cara penerbitan
  14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendaftaran Perusahaan
  15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Juknis Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik
  17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1993 Tentang izin Mendirikan Bangunan dan izin gangguan bagi perusahaan industry
  20. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 05 Tahun 1992 Tentang Izin Gangguan Bagi Kawasan Industri
  21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 Tentang Apotik Rakyat
  22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 85/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata
  23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi
  24. Peraturan Kepala BKPM Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  25. Peraturan Kepala BKPM Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembinaan Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal
  26. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
  27. Peraturan Kepala BKPM No 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten Kota
  28. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
  29. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan perizinan Investasi secara Elektronik
  30. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
  31. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
  32. Peraturan Kepala Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
  33. Permen PU Nomor 5 Tahun 2016 Tentang IMB [su_button style=”flat”]Unduh[/su_button]
  1. Peraturan daerah kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2012
  2. Peraturan Daerah kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031
  1. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja PAda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  2. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/34/KPTS-BPT 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung.
Back To Top