Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DAFTAR PERIZINAN OSS KEWENANGAN KABUPATEN

Nama Perizinan Jenis Perizinan Nama K/L Direktorat Penerbit Dasar Hukum   Kewenangan Daerah Syarat Izin Lama Proses
Izin Usaha Perkebunan Izin Usaha Kementerian Pertanian 1 - Budidaya Tanaman Perkebunan (Lahan Usaha Perkebunan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)
2 - Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan (Lahan Usaha Perkebunan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)
3 - Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara budidaya dengan industri pengelolaan hasil perkebunan (Lahan Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)
4 - Produksi Perbenihan Tanaman (Lahan Usaha Perkebunan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)
Izin Usaha Tanaman Pangan Izin Usaha Kementerian Pertanian 5 - Proses Produksi Tanaman Pangan (Lahan Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)
6 - Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan (Lahan Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)
7 - Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen (Lahan Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)
8 - Perbenihan Tanaman (Lahan Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)
Izin Usaha Hortikultura Izin Usaha Kementerian Pertanian 9 - Budidaya Holtikultura (Lahan Usaha Hortikultura wilayah dalam suatu kabupaten/kota)
10 - Perbenihan Hortikultura (Lahan Usaha Hortikultura wilayah dalam suatu kabupaten/kota)
Izin Usaha Peternakan Izin Usaha Kementerian Pertanian 11 - Lokasi Usaha Peternakan wilayah dalam suatu kabupaten/kota
Pendaftaran Usaha Perkebunan Izin Usaha Kementerian Pertanian 12 - Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan Luas kurang dari 25 hektar (Lokasi Budidaya Perkebunan berada dalam wilayah kabupaten/kota)
13 - Komoditas: Kelapa Sawit
Pendaftaran Usaha Perkebunan 14 Produk: CPO, inti sawit (palm kernel); tandan kosong, cangkang, serat (fiber); sludge
Pendaftaran Usaha Perkebunan 15 Kapasitas maksimal: 5 ton TBS per jam (Lokasi Budidaya Perkebunan berada dalam wilayah kabupaten/kota)
16 - Komoditas: Teh
17 Produk: Teh hijau
Pendaftaran Usaha Perkebunan 18 Kapasitas maksimal: 1 ton pucuk segar per hari (Lokasi Budidaya Perkebunan berada dalam wilayah kabupaten/kota)
19 - Komoditas: Teh
20 Produk: Teh hitam
Pendaftaran Usaha Perkebunan 21 Kapasitas maksimal: 10 ton pucuk segar per hari (Lokasi Budidaya Perkebunan berada dalam wilayah kabupaten/kota)
22 - Komoditas: Tebu
23 Produk: Gula Kristal putih
Pendaftaran Usaha Perkebunan 24 Kapasitas maksimal: 1.000 ton tebu per hari (Ton Cane Day/TCD) (Lokasi Budidaya Perkebunan berada dalam wilayah kabupaten/kota)
Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan Izin Usaha Kementerian Pertanian 25 - Usaha proses produksi dengan skala usaha kurang dari 25 ha dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang (Lokasi Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)
26 - Usaha penanganan pasca panen dengan kapasitas terpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1, hasil penjualan (omzet) selama 1 tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang (Lokasi Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)
27 - Usaha budidaya tanaman pangan dengan skala usaha kurang dari 25 ha, kapasitas terpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1, hasil penjualan (omzet) selama 1 tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang (Lokasi Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)
Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura Izin Usaha Kementerian Pertanian 28 Unit usaha budidaya hortikultura mikro: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- termasuk di dalamnya modal kerja, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Lokasi Budidaya Hortikultura berada dalam wilayah kabupaten/kota)
Pendaftaran Usaha Peternakan Izin Usaha Kementerian Pertanian 29 Lokasi Usaha Hortikultura berada di wilayah dalam suatu kabupaten/kota
Izin Usaha Industri Izin Usaha Kementerian Perindustrian 30 Untuk Industri Menengah dan Industri Kecil
31
32 INDUSTRI MENENGAH:
33 - mempekerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah); atau;
34 - mempekerjakan paling sedikit 20 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliyar rupiah)
35
36 INDUSTRI KECIL:
37 - Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
38 - Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha
Izin Usaha Kawasan Industri Izin Usaha Kementerian Perindustrian 39 lokasi dalam Kabupaten/Kota
Izin Perluasan Izin Usaha Kementerian Perindustrian 40 - Perluasan IUI (Untuk Industri Menengah dan Industri Kecil
41 INDUSTRI MENENGAH:
42 a. mempekerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah); atau;
43 b. mempekerjakan paling sedikit 20 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliyar rupiah)
44 INDUSTRI KECIL:
45 (1) Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
46 (2) Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha) - Perluasan kawasan indutri (lokasi dalam Kabupaten/ Kota)
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) Izin Usaha Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan 47 - konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 48 - pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 49 - pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 50 - pengoperasian instalasi tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 51 - pemeliharaan instalasi tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 52 - penelitian dan pengembangan (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 53 - pendidikan dan pelatihan (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 54 - laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 55 - sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 56 - sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan atau (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 57 - sertifikasi badan usaha (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) Izin Usaha Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika 58 - penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 59 1. Memiliki IUPTL yang dilakukan dalam Kabupaten/Kota; atau
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 60 2. Memiliki Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Kabupaten/Kota
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 61 - serat optik pada jaringan;
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 62 1. Memiliki IUPTL yang dilakukan dalam Kabupaten/Kota; atau
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 63 2. Memiliki Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Kabupaten/Kota
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 64 - konduktor pada jaringan; dan
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 65 1. Memiliki IUPTL yang dilakukan dalam Kabupaten/Kota; atau
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 66 2. Memiliki Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Kabupaten/Kota
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 67 - kabel pilot pada jaringan.
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 68 1. Memiliki IUPTL yang dilakukan dalam Kabupaten/Kota; atau
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 69 2. Memiliki Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Kabupaten/Kota
Izin Operasi (IO) Izin Usaha Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan 70 - Pembangkitan Tenaga Listrik (Izin Operasi untuk fasilitas instalasinya dalam Kabupaten/Kota)
71 - Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik (Izin Operasi untuk fasilitas instalasinya dalam Kabupaten/Kota)
72 - Pembangkitan Tnaga Listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik (Izin Operasi untuk fasilitas instalasinya dalam Kabupaten/Kota)
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) Izin Usaha Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2013 73 - IUPTL Pembangkitan Tenaga Listrik (IUPTL yang dilakukan dalam Kabupaten/Kota)
74 -IUPTL Transmisi Tenaga Listrik (IUPTL yang dilakukan dalam Kabupaten/Kota)
75 -IUPTL Distribusi Tenaga Listrik (IUPTL yang dilakukan dalam Kabupaten/Kota)
76 -IUPTL Penjualan Tenaga Listrik (IUPTL yang dilakukan dalam Kabupaten/Kota)
77 -IUPTL Terintegrasi (IUPTL yang dilakukan dalam Kabupaten/Kota)
Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapaian Umum Izin Usaha Kementerian Perhubungan 78 - Prasarana Perkeretaapian Umum (Jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota)
79 - Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum (Jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota)
80 - Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum (Jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota)
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Izin Usaha Kementerian Perhubungan 81 - Angkutan Orang Dalam Trayek (Trayek perdesaan dan Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota)
82 - Angkutan Tidak Dalam Trayek (trayek perdesaan dan Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota)
83 - Trayek/Operasi Angkutan Umum (taksi dan angkutan) (taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota)
Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Izin Usaha Kementerian Perhubungan 84 Usaha Angkutan Sungai dan Danau
85 - kegiatan usaha yang sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha
86 - kegiatan usaha yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau lintas antar propinsi dan/atau antar negara Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Perhubungan 87 - Perseorangan WNI; atau
88 - Badan Usaha
Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Perhubungan 89
Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Perhubungan 90 - Pengoperasian (perpanjangan Permanen) Kapal Angkutan penyebrangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis (persetujuan) - (Untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam kabupaten/kota)
91 - pengoperasian (Perpanjangan Sementara) Kapal Angkutan Penyebrangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis - (Untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam kabupaten/kota)
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Perhubungan 92 - Analisis Dampak Lalu Lintas - ANDALALIN (Untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa atau jalan kota)
Izin Pelabuhan Umum Izin Usaha Kementerian Perhubungan 93 - Badan Usaha Pelabuhan (pelabuhan pengumpul lokal)
94 - Pembangunan Pelabuhan Laut (Untuk pelabuhan pengumpan lokal)
95 - pengembangan Pelabuhan (Untuk pelabuhan pengumpan lokal)
96 - Pengoperasian Pelabuhan (pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal)
Izin Usaha Angkutan Laut Izin Usaha Kementerian Perhubungan 97 Angkutan di Perairan (Bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota)
98
Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan) Izin Usaha Kementerian Perhubungan 99 Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
100 Bagi:
101 1) orang perorangan; atau
102 2) badan usaha
103 yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota
Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan Izin Usaha Kementerian Perhubungan 104 Perawatan dan Perbaikan Kapal
105
106
107
108
109
Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Perhubungan 110 - Kerja Keruk (pekerjaan pengerukan dan/atau reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal)
111 - Kerja Reklamasi (pekerjaan pengerukan dan/atau reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal)
112
Penetapan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Perhubungan 113 Izin pekerjaan pengerukan dan/atau reklamasi di: wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal
Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Perhubungan 114 Heliport
Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Perhubungan 115 Jalur kereta api kabupaten/kota
Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Perhubungan 116 Dalam hal Jalur kereta api kabupaten/kota
Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Izin Usaha Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 117 -Pendidikan dasar
118 - Pendidikan anak usia dini
119 - Pendidikan nonformal
Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 120 Kabupaten/Kota
Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Kesehatan Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 121 Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT): usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan
Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Kesehatan 122 Kabupaten/Kota
Izin Toko Alat Kesehatan Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Kesehatan 123 Kabupaten/Kota
Izin Mendirikan Rumah Sakit Izin Usaha Kementerian Kesehatan 124 - Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus)
125 - Rumah Sakit Kelas D (Umum)
126 - Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum)
Izin Operasional Rumah Sakit Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Kesehatan 127 - Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus)
128 - Rumah Sakit Kelas D (Umum)
129 - Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum)
Izin Operasional Klinik Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Kesehatan 130 - Klinik pratama: klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
131 - Klinik utama: klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialis atau pelayanan medik dasar dan spesialistik
Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Kesehatan 132 Laboratorium klinik umum pratama: laboratorium yang melaksanakan pelayanan pmeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana
133
Izin Apotek Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Kesehatan 134 Kabupaten/Kota
Izin Toko Obat Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Kesehatan 135 Kabupaten/Kota
Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Kesehatan 136 Kabupaten/Kota
Izin Toko Obat Izin Usaha Kementerian Kesehatan 137 Kabupaten/Kota
Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Agama 138 Skala Kabupaten/Kota
Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Izin Usaha Kementerian Ketenagakerjaan 139 Dalam suatu daerah kab/kota
Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Izin Usaha Kementerian Ketenagakerjaan 140 Kabupaten/Kota
Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvopastura) Izin Usaha Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - - 141 Kabupaten/Kota
Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Fishery) Izin Usaha Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 142 Kabupaten/Kota
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Produksi Izin Usaha Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 143 Kabupaten/Kota
Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi Izin Usaha Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 144 Kabupaten/Kota
Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung Izin Usaha Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 145 Kabupaten/Kota
Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung Izin Usaha Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 146 Kabupaten/Kota
Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL) Izin Usaha Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 147 Kabupaten/Kota
Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa Izin Usaha Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 148 Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Kabupaten/kota untuk Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota)
149
150
151
Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 152 - Kegiatan Penyimpanan Limbah B3
153
154
155
Izin Pembuangan Air Limbah Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 156 - Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan
157 - Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah
Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Izin Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan 158 - Kapal Perikanan berukuran dibawh 10 GT
159 - Yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
160 - Kapal Perikanan berukuran di bawah 10 GT
Izin Pelaksanaan Reklamasi Izin Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jasa Kelautan 161 Izin Pelaksanaan dalam hal di wilayah : • Perairan laut 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi • Pelabuhan Perikanan yang dikelola Kab/Kota
Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil Izin Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Pakan dan Obat Ikan PERMEN KP Nomor 04 tahun 2012 162 ukuran paling besar 10 GT
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Usaha dan Investasi 163 Kabupaten/Kota
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya 164 dibawah 5 GT
Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil Izin Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Pemasaran 165 Hanya untuk : pembudidaya ikan kecil dengan ukuran luas lahan tertentu dan teknologi sederhana. 1. Air tawar Pembenihan maksimal 0,75 Ha; Pembesaran maksimal 2 Ha 2. Air payauPembenihan maksimal 0,5 Ha; Pembesaran masksimal 5 Ha 3. Air LautPembenihan maksimal 0,5 Ha; Pembesaran maksimal 2 Ha.
Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan Izin Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Pakan dan Obat Ikan 166 Hanya untuk usaha skala mikro dan kecil
Tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil Izin Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut 167 Hanya berlaku untuk petambak garam kecil dengan luas lahan paling luas 5 ha dan perebus garam
Buku Kapal Perikanan Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Kelautan dan Perikanan 168 Buku Kapal Perikanan Kabupaten/Kota
Izin Usaha Jasa Konstruksi Izin Usaha Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 169 - Tanda Daftar Usaha Perorangan
170 - Izin Usaha Jasa Konstruksi (nasional)
Surat Izin Peil Banjir Izin Usaha Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 171 Kabupaten/Kota
Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 172 Kabupaten/Kota
Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 173 Kabupaten/Kota
Pengesahan Pertelaan Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 174 Kabupaten/Kota
Sertifikat HMRS a/n Developer Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 175 Kabupaten/Kota
Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a/n pembeli Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 176 Kabupaten/Kota
Tanda Daftar Usaha Pariwisata Izin Usaha Kementerian Pariwisata Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 177 - Pengelolaan Museum (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 178 - Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 179 - Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 180 - Pengelolaan Goa (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 181 - Wisata Agro (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 182 - Pengelolaan Permukiman dan/atau lingkungan adat atau Pengelolaan Objek Ziarah (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 183 - kawasan pariwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 184 - Angkutan Jalan Pariwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 185 - Angkutan Wisata dengan Kereta Api (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 186 - Angkutan Laut Wsata Dalam Negeri (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 187 - Angkutan Laut Internasional Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 188 - Agen Perjalanan Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 189 - Biro Perjalanan Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 190 - Restoran atau Rumah Makan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 191 - Jasa Boga (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 192 - Pusat Penjualan Makanan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 193 - Bar/Pub (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 194 - Kafe (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 195 - Hotel (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 196 - Pondok Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 197 - Bumi Perkemahan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 198 - Persinggahan Karavan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 199 - Vila (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 200 - Kondominium Hotel atau Apartemen Servis (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 201 - Rumah Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 202 - Jasa Manajemen Hotel atau Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 203 - Sanggar Seni (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 204 - Jasa Impresariat/Promotor (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 205 - Galeri Seni atau Gedung Pertunjukan Seni (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 206 - Rumah Bilyar (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 207 - Lapangan Golf (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 208 - Gelanggang Bowling (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 209 - Gelanggang Renang (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 210 - Lapangan Sepak Bola/Futsal (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 211 - Lapangan Tenis (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 212 - Wisata Olahraga Minat Khusus (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 213 - Wisata Petualangan Alam (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 214 - Taman Bertema (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 215 - Taman Rekreasi (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 216 - Kelab Malam atau Diskotik (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 217 - Karaoke (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 218 - Arena Permainan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 219 - Panti/Rumah Pijat (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 220 - Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, konferensi dan Pameran (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 221 - Jasa Informasi Pariwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 222 - Jasa Konsultan Pariwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 223 - Jasa Pramuwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 224 - Wisata Arung Jeram (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 225 - Wisata Selam (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 226 - Wisata Dayung, Wisata Selancar, dan Wisata Olahraga Tirta (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 227 - Wisata Memancing (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 228 - Dermaga Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 229 - Spa (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 230 - Lain-lain (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota)
Izin Koperasi Simpan Pinjam Izin Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 232 - KSP/KSPPS Primer (Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota : Bupati/Walikota)
233 - KSP/KSPPS Sekunder (Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota : Bupati/Walikota)
Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 234 koperasi di satu kabupaten/kota : bupati/walikota
Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 235 koperasi di satu kabupaten/kota : bupati/walikota
Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 236 koperasi di satu kabupaten/kota : bupati/walikota
Surat Izin Usaha Perdagangan Izin Usaha Kementerian Perdagangan Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Permendag 237 - Bidang Usaha Perdagangan Umum
- Bidang Usaha Toko Swalayan
- Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Izin Usaha Kementerian Perdagangan 240 Penerima Waralaba (Penerima Waralaba dari Dalam Negeri)
- Penerima Waralaba Lanjutan (Penerima Waralaba Lanjutan dari Luar Negeri)
- Penerima Waralaba Lanjutan (Penerima Waralaba Lanjutan dari Dalam Negeri)
Tanda Daftar Gudang Izin Usaha Kementerian Perdagangan 243 Kabupaten/Kota
Tanda Daftar Gudang Komitmen Izin Komersial / Operasional Kementerian Perdagangan 244 Kabupaten/Kota